BONDOWOSO - Menjelang tahun politik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral.
Tahun 2024 dilaksanakan pemilihan umum (Pemilu) baik legislatif, pemilihan presiden (Pilpres), dan bahkan pemilihan kepala daerah (Pilkada)
"Saya sebagai Kepala BKPSDM salah satu tugasnya mengingatkan rekan-rekan ASN untuk bersikap netral. Namun secara pribadi ASN mempunyai hak politik memilih wakilnya,” kata Sugiono Eksantoso Plt Kepala BKPSDM pada media saat acara halal bihalal dan pisah kenang Korwil dan Pengawas pendidikan Kecamatan Bondowoso di D’Garden Cafe and Resto, Senin (15/05/2023).
Lebih lanjut, Sugiono mengatakan, mau tidak mau bangsa Indonesia akan memasuki tahun politik. Kemarin pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) sudah ditutup.
Seluruh Parpol sudah mendaftarkan Bacaleg terbaiknya ke KPU, tidak lama lagi KPU Bondowoso akan menetapkan calon legislatif, baik yang akan memperebutkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi Jawa Timur, maupun DPR RI.
Di Kecamatan Bondowoso, lanjutnya, ada 37 lembaga pendidikan jenjang SD telah melaksanakan program netralitas.
“Bagi sekolah yang telah melaksanakan penandatanganan program tersebut saya minta agar dokumen, arsip dan fotonya diserahkan ke Dinas Pendidikan dan BKPSDM,” pintanya.
Disamping itu, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) mengingatkan insan pendidik yang hadir supaya tetap berhati-hati dalam bersikap.
“Menunjukkan foto dan nomor urut Caleg saja bisa dikenakan sanksi. Ada sanksinya ringan, sedang, dan berat,” ujarnya.
Dia juga menceritakan pengalamannya selama menjabat sebagai ASN di Bondowoso.
Menurutnya, masyarakat Bondowoso merupakan salah satu warga yang kritis. Selama ini pihaknya sudah di kritik sebanyak 6 kali. Agustus dilantik September sudah di ‘goreng’, karena membuat taman di kantor.
“Jangankan pelanggaran Pemilu, melanggar Prokes saja bisa di proses, apalagi pelanggaran yang lain. Karena ada Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) di Bawaslu. Makanya saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan untuk selalu berhati-hati,” pungkasnya (ADV)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Lutfi Hidayat |
Komentar & Reaksi