CILACAP - Pemkab Cilacap melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap melakukan pembinaan kepada ratusan Pelaku UMKM Industri Rumah Tangga (PIRT) di wilayah Kabupaten Cilacap melalui Bimbingan Teknis (Bimtek), Rabu (19/10/2022).
Pembinaan yang digelar di Fave Hotel, Cilacap dalam rangka meningkatkan keamanan pangan dengan menggandeng Loka POM Kabupaten Banyumas.
"Kita selalu berupaya membina para pelaku UMKM yang memproduksi olahan baik makanan ataupun minuman supaya bisa melaksanakan semua ketentuan sesuai standar dan aturan yang ada, salah satunya sertifikasi produk, semua ada aturannya termasuk lebel halal dari MUI," ungkap Kepala Dinas Kabupaten Cilacap, dr. Pramesti Griyana Dewi.
Ia menerangkan, ada beberapa tahapan untuk mendapatkan sertifikat produk dari Dinas Kesehatan seperti pelatihan penjamah makanan dan pembinaan berkaitan dengan higenisanitasi dan lainnya.
"Setelah itu kemudian sertifikat produk kami berikan. Harapannya produk yang dijual tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat dan memenuhi standar," tutur Pramesti.
Kepala Loka POM Kabupaten Banyumas, Suliyanto menambahkan, bahwa pengawasan pangan penting dilakukan dengan melibatkan unsur tiga pilar yakni pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
"Kalau unsur tiga pilar ini tidak saling bersinergi, makan untuk mendapatkan pangan-pangan yang aman itu menjadi sulit dan dengan adanya sinergitas ini diharapkan nanti pangan-pangan yang beredar di wilayah Kabupaten Cilacap ini semuanya aman," ujarnya.
Termasuk, kata dia, secara regulasi baik ijin edar PIRT maupun ijin edar MD yang diajukan pelaku usaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS).
"Nanti pemerintah akan membantu dan mendampingi hingga mendapatkan ijin edar dan untuk mendapat ijin tersebut sangat mudah melalui OSS, satu hari sudah sudah dapat ijinnya, maka tidak ada alasan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk tidak mengajukan ijin karena pemerintah saat ini sudah memudahkan proses ijin," bebernya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Komisi D, Romelan menyampaikan, bahwa pihaknya akan mendorong peningkatan usaha para pelaku UMKM agar tumbuh dan berkembang dengan membantu meringankan beban pinjaman modal usaha mereka.
"Kita dorong pemerintah daerah nantinya bagaimana beban terhadap pinjaman yang kemudian jasa atau bunganya kita bantu dari pemerintah dengan mendata dan melihat kemampuan keuangan daerah, juga melihat potensi siapa saja yang nanti akan kita support," katanya.
Selain itu, pihaknya juga berencana akan menetapkan peraturan daerah atau Perda tentang perijinan berusaha yang didalamnya kita memberikan kesempatan kepada BUMN/BUMD agar memberikan spish sebesar 30 persen untuk ruang publik.
"Dimana ruang publik itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan usaha para pelaku UMKM baik mikro, kecil, menengah maupun yang lainnya. Kemudian melakukan pendampingan," pungkas Romelan.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Satria Galih Saputra |
| Editor | : Irqam |
Komentar & Reaksi