SUARA INDONESIA
Banner

87,52 Persen DD di Bondowoso Sudah Terserap, Ini Penjelasan Korkab

BONDOWOSO - Andiono Putra, Koordinator Kabupaten Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) membeberkan sebanyak 87, 52 persen Dana Desa (DD)  di Bondowoso, Jawa Timur sudah terserap, dari jumlah total 170 Miliar.

Dari total Dana Desa (DD) yang diperuntukkan bagi 209 Desa di 23 kecamatan sebesar Rp 236.217.008.000, telah salur ke RKDesa sebesar Rp 170.490.003.200 (72,18 persen) dan sudah terealisasi Rp 149.207.383.370.

Hal itu diungkapkan Andiono saat acara Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting bersama Pendamping Desa (PD) sebanyak 50 orang yang bertugas di 23 Kecamatan, Jumat (5/11/2021) malam.

Cak Andi sapaan akrabnya, menjelaskan, data yang direlease oleh TPP Provinsi Jawa Timur tanggal 26 Oktober 2021, Progres Realisasi Serapan Penggunaan Dana Desa dan Potensi DD di Rekening Desa-Desa di Kabupaten Bondowoso tersisa 12,5 % atau senilai Rp 21.282.619.830, jauh lebih kecil dibandingkan kabupaten lainnya.

Lebih lanjut, Andi menjabarkan, persentase sebesar 87,52 persen di atas, berasal dari Realisasi BLT DD sebanyak Rp 99.268.800.000, pendanaan kegiatan penanganan Covid-19 yang jumlahnya paling sedikit 8 persen dari pagu DD setiap Desa sebesar Rp 21.095.945.933, pendataan SDGs Desa Rp 6.457.385.088, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Rp 8.062.522.200, Kegiatan Sarpras (non PKTD) Rp 3.026.046.498, dan Kegiatan Non Sarpras senilai Rp 11.296.683.650.

" Dari data yang diperoleh para pendamping desa di atas, terlihat dengan jelas bahwa realisasi BLT DD maupun penanganan Covid-19 jauh lebih besar dibandingkan kegiatan lainnya. 

Dia mengatakan, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/2021, Dana Desa ditentukan penggunaannya di setiap desa, tetapi tidak terbatas pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta pendanaan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yang merupakan kewenangan Desa.

" Pendanaan kegiatan penanganan Covid-19 ini paling sedikit 8 persen dari pagu DD setiap Desa," imbuhnya.

Dia memaparkan, bentuk-bentuk kegiatan anggaran 8 persen dari pagu DD setiap desa ini digunakan untuk Posko Covid-19 di Desa. 

" Kegiatannya beragam. Mulai dari pengadaan APD, pengadaan desinfektan, operasional penyemprotan, pengadaan masker, ruang isolasi, pembelian vitamin dan obat-obatan, bantuan sembako untuk isoman," ujarnya.

Tak hanya itu, Andi menjelaskan, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) juga merupakan kegiatan yang peruntukan untuk upah pekerjanya yang mencapai 50 persen atau lebih dari anggaran kegiatan.

Dia menjelaskan, bentuk kegiatan PKTD ini beragam tiap desa. Ada PKTD perdagangan logistik dan pangan yang bentuk kegiatannya berupa pemeliharaan pasar desa, pengecatan kios pasar desa. Ada PKTD pertanian dan perkebunan dengan kegiatan pemanfaatan lahan kosong milik Desa. 

" Ada pula PKTD pendukung pariwisata dengan kegiatan pembersihan lahan area wisata. PKTD peternakan berupa pembuatan kandang," imbuhnya. 

Sementara PKTD prasarana umum berupa normalisasi saluran irigasi dan normalisasi jalan Desa sepanjang 3.550 meter senilai Rp 85 juta di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari. 

Kegiatan ini kata Andi, menyerap tenaga kerja sebanyak 90 laki-laki, 15 perempuan kepala keluarga (pekka), serta melibatkan 28 perempuan non kepala keluarga. 

"Para pekerja tersebut berasal dari keluarga miskin," ungkapnya.

Ada pula, PKTD normalisasi jalan Desa dan irigasi sepanjang 4.000 meter di Desa Klabang Kecamatan Tegalampel senilai Rp 89 juta. Kegiatan ini menyerap pekerja laki-laki sebanyak 45 orang, perempuan kepala keluarga (pekka) 6 orang, perempuan non pekka 5 orang. 50 orang dari pekerja tersebut berasal dari keluarga miskin.

Dia pula menjabarkan, dari total 119 rencana kegiatan PKTD di 209 Desa se-Kabupaten Bondowoso yang akan menyerap pekerja sebanyak 7.110 laki-laki, 252 pekka, 1.147 non pekka, sudah terealisasi dan menyerap 4.221 laki-laki, 221 pekka, 574 non pekka.

Katanya, untuk kegiatan non sarpras, terdapat sejumlah kegiatan seperti PMT balita, honor kader posyandu, honor kader pembangunan manusia (KPM) untuk memantau 1000 HPK (hari pertama kehidupan) untuk memastikan layanan kesehatan pada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0-23 bulan. 

" Di Desa Pakuniran Kecamatan Maesan, pemberian PMT senilai Rp 56 juta untuk 179 balita laki-laki dan 289 balita perempuan. Kegiatan non sarpras ini ada pula pemberian rombong kaki lima di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari senilai 20 juta untuk 5 pedagang," tutupnya.


Apa Reaksi Anda?