BONDOWOSO,suaraindonesia.co.id - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengusulkan 3 Nama Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar dinas Kabupaten Bondowoso menjadi calon Pj Bupati.
Partai berlambang Banteng ini blak-blakan bukan Sekretaris Daerah (Sekda) yang diusulkan menjadi Pj Bupati Bondowoso, meski orang nomor satu di jajaran ASN Kota Ki Ronggo itu memenuhi syarat terkait kepangkatannya.
Demikian disampaikan Andi Hermanto juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Bondowoso pada media, Selasa (18/07/2023).
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan 3 nama ke Ketua DPRD Bondowoso. Namun tidak disebutkan identitasnya.
"Semuanya pejabat ASN yang diusulkan dari luar daerah Bondowoso, ada yang dari ASN Kementrian dan ada ASN dari dinasnya di Pemerintah Provinsi (Pemprov)," ujarnya.
Dia memaparkan, 3 nama yang diusulkan menjadi Pj Bupati Bondowoso itu berasal dari pejabat ASN.
"ASN yang diusulkan tidak pernah berdinas di Bondowoso. Kalau syarat kepangkatan Sekda Bondowoso itu memenuhi, tapi PDI Perjuangan tidak mengusulkan Sekda, karena selama ini jarang berkomunikasi dengan dia," tegasnya.
Katanya, Semuanya mempunyai kemampuan dan keahlian dalam memimpin sebuah organisasi pemerintahan.
“Jika nanti salah satu nama dari 3 orang yang diusulkan itu lolos, Insya Allah pejabat itu mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya tidak mau menyebutkan nama 3 calon Pj Bupati yang diusulkan, namun 3 orang tersebut merupakan sosok pejabat yang tidak diragukan dalam mengelola di bidang pemerintahan.
“Kita hanya berharap terhadap ketiga nama yang telah diusulkan tersebut dapat dipilih oleh Mendagri, dengan harapan dapat membawa Bondowoso jauh lebih baik lagi kedepannya,”imbuhnya.
Dia berharap, adanya Pj Bupati nanti ada percepatan pembangunan baik infrastruktur, pertanian dan ekonomi, walaupun Pj ini tugasnya relatif singkat hanya satu setengah tahun.
"Karena selama 5 tahun pemerintahan ini jauh ketinggalan, maka diharapkan Pj Bupati ini mempu membawa perubahan walau tugasnya singkat hanya satu kali anggaran," jelasnya.
Selain itu, Dia menambahkan adanya Pj Bupati nanti mampu melaksanakan penataan birokrasi, sebab kondisi tantangan birokrasi saat ini hancur lebur dengan adanya mutasi segala macam.
"Banyak pejabat kita tidak sesuai dengan besik kompetensi skill kemampuan yang dimiliki ditempatkan bukan tempat yang sesuai dengan kapasitasnya," tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Irqam |
Komentar & Reaksi