BONDOWOSO - H. Irwan Bachtiar Rahmat Wakil Bupati Bondowoso menyebutkan perubahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) menjadi penyebab serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) masih minim.
" SIPD itu merupakan aturan Kemendagri Nomor 77 tahun 2022, dimana untuk proses revolving penggantian UP harus 50 persen," ungkapnya.
Disampaikan Wabup Irwan, selama triwulan pertama yaitu Januari, Februari dan Maret 2022, serapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bondowoso masih baru mencapai 5 persen.
" Meski serapan masih mencapai 5 persen, tapi program pemerintah masih tetap berjalan," kata H. Irwan Bachtiar Rahmat, pada media, Selasa (12/4/2022).
Lebih lanjut, Wabup Irwan, menerangkan, serapan anggaran yang dimaksut masih mencapai 5 persen itu berupa uang pembayaran yang sifatnya langsung (Pembayaran LS).
Sedangkan, untuk Uang Persediaan (UP) tidak ada penyerapan sama sekali alias nol persen.
"LS ini untuk membayar program kegiatan dengan berkait dengan pihak ke 3 dan sebagainya. Yang tak terserap ini kan uang persediaan yang berkaitan untuk belanja sehari-hari," paparnya.
Wabup Irwan menerangkan, adanya aturan perubahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dilakukan oleh Kemendagri.
Kondisi ini menjadi kendala bagi operator di OPD dalam mengentri item per item karena adanya trial and error. Sehingga banyak bukti yang tak terverifikasi," imbuhnya
Oleh karena itu, Wabup Irwan akan merubah Perbup nomor 63 tentang tata cara keuangan daerah.
Dengan begitu, UP yang di atas Rp 100 juta untuk pengajuannya minimal 20 persen. Sementara yang di bawah Rp 100 juta, pengajuannya minimal 30 persen.
Menurutnya, bukan hanya di Bondowoso yang mengalami gangguan SIPD sehingga serapan anggaran tidak maksimal.
"Tapi hampir semua kabupaten/kota alami kendala seperti itu," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi